Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut, “Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu / porsi berbicara silakan diatur oleh KPU”. Demikian penjelasan Dradjad.

“Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Burhan menyampaikan beberapa masukan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas.

Merujuk notulen internal TKN Prabowo-Gibran, menurut ekonom senior INDEF ini, usulan format debat tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin. Karena itu, Dradjad mengaku terkejut membaca bahwa Capres Anies Baswedan terkejut.

Dradjad mengaku sangat menjunjung tinggi check and recheck. Ia menyarankan agar pasangan Anies-Muhaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies-Muhaimin sendiri. Khususnya mereka yang hadir dalam rapat tersebut. Dengan demikian, segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang.

Dradjad menegaskan, Prabowo maupun Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU. Tentu dalam debat tersebut mereka berdua akan menyampaikan program-program Prabowo-Gibran, seperti makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, program bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, dan sebagainya. Mereka berdua juga akan menjelaskan apa saja manfaat program-program tersebut bagi Indonesia.

Klarifikasi Tim AMIN

Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Nihayatul Wafiroh, tidak membantah jika pernah mengusulkan debat Pilpres 2024 agar selalu menghadirkan calon presiden dan calon wakil presiden bersama dalam setiap sesi. Namun, Nihayatul menegaskan Timnas Amin tidak pernah menginginkan debat cawapres dihilangkan.

Hal ini juga menjawab pernyataan anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, yang menyebut usulan format debat Pilpres 2024 justru dari perwakilan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Dalam pertemuan FGD oleh KPU di 29 November 2023, Timnas Amin menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan calon capres-cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat, namun bukan menghilangkan debat cawapres," ujar Nihayatul dalam siaran persnya, Ahad (3/12/2023).

Kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Artinya, jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres maka capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali.

Dia menegaskan, usulan timnya untuk 'hadir berpasangan lengkap' bukan berarti 'hadir untuk berdebat”, serta juga bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres.

Adapun kemudian dalam konklusi rapat KPU tersebut jelas menyatakan bahwa yang disepakati hari itu hanya, pertama, lokasi agenda debat di Jakarta dan kedua, tanggal/waktu pelaksanaannya.

Dalam hal ini, Nihayatul menyebut Timnas Amin justru mencatat Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja. Tim Prabowo-Gibran hanya ingin memaparkan vis-misi debat yang digelar Komisi Pemilihan Umu (KPU).

Menurut tim paslon 2, debat dengan model saling menanggapi antar paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon.

Dia menerangkan bahwa format debat dan teknis lainnya masih dalam pembicaraan oleh KPU dan seluruh tim paslon. Timnas Amin menegaskan secara jelas mengusulkan adanya debat cawapres.

Pada prinsipnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-A Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk mengikuti proses rangkaian kegiatan debat dengan apapun teknis/ketentuan yang akan ditetapkan oleh KPU RI.

Bahkan apabila diperlukan, Timnas AMIN menyatakan mendukung adanya setidaknya dua acara debat tambahan selain kelima agenda yang telah direncanakan, demi memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal para pasangan calon beserta gagasannya.

KPU pun menyikapi perubahan ini.....