Utang Luar Negeri Indonesia Tinggi Banget, Bahayakah Buat Ekonomi Kita?
Rupiah dan utang luar negeri Indonesia.
Utang luar negeri (ULN) selalu menjadi kontroversi. Apalagi Indonesia pernah punya cerita buruk seputar utang luar negeri yang menyebabkan krisis parah pada 1998 hingga jatuhnya Orde Baru di bawah Soeharto.
Berapa utang luar negeri Indonesia saat ini? Bank Indonesia (BI) menyebutkan ULN Indonesia pada triwulan III 2022 tercatat 394,6 miliar dolar AS. Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II 2022 sebesar 403,6 miliar dolar AS.
Turunnya ULN ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Secara tahunan, posisi ULN triwulan III 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,0% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,9% (yoy).
Utang pemerintah sendiri pada triwulan III 2022 sebesar 182,3 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi ULN pada triwulan II 2022 yang sebesar 187,3 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 11,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6% (yoy).
Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut disebabkan, pertama, oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Kedua, pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah pada periode laporan.
Sementara itu, ketiga, penarikan ULN pada triwulan III 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemana saja larinya ULN ini?
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan III 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), dan sektor jasa pendidikan (16,6%).
Juga, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6%).
