China Batasi Industri Video Game: Industri Terpukul, Saham Rontok
Video game makin digemari.
JOURON -- China akan menerapkan peraturan baru yang akan membatasi jumlah uang dan waktu yang dapat dihabiskan orang untuk bermain video game. Tujuannya untuk membatasi pembelian dalam game dan mencegah perilaku bermain game yang obsesif.
Rancangan undang-undang tersebut merupakan pukulan bagi pasar game online terbesar di dunia, yang masih dalam tahap pemulihan dari tindakan keras sebelumnya.
Berita tersebut membuat saham-saham raksasa teknologi anjlok dan menghapus nilai perusahaan sebesar puluhan miliar dolar AS.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Rencana pembatasan tersebut juga menegaskan kembali larangan terhadap “konten game online terlarang yang membahayakan persatuan nasional” dan “membahayakan keamanan nasional atau merugikan reputasi dan kepentingan nasional”.
Beijing pertama kali menentang sektor game pada tahun 2021, dengan memutuskan bahwa gamer online yang berusia di bawah 18 tahun hanya diperbolehkan bermain selama satu jam pada hari Jumat, akhir pekan, dan hari libur.
Namun pembatasan terbaru ini lebih jauh lagi. Game online tidak boleh menawarkan hadiah yang memikat orang untuk bermain dan membelanjakan uang secara berlebihan, termasuk login harian dan mengisi ulang akun dengan dana tambahan, kata regulator industri, Administrasi Pers dan Publikasi Nasional (NPPA).
“Penghapusan insentif ini kemungkinan akan mengurangi pengguna aktif harian dan pendapatan dalam aplikasi, dan pada akhirnya dapat memaksa penerbit untuk merombak desain game dan strategi monetisasi mereka secara mendasar,” kata Ivan Su, analis di Morningstar.
Pop-up yang memperingatkan pengguna tentang perilaku bermain yang "tidak rasional" juga akan mulai berlaku.
Tiongkok adalah pasar game terbesar di dunia, dan Tencent adalah pemimpin global di sektor ini dalam hal pendapatan. Perusahaan ini mendominasi pasar Asia dan telah berinvestasi di studio game di seluruh dunia.
Pasca pengumuman NPPA, harga saham Tencent turun 12,4%.
Wakil presiden Tencent Games, Vigo Zhang, mengatakan Tencent akan menerapkan secara ketat setiap persyaratan peraturan baru. Rancangan peraturan baru ini tidak menyimpang dari fokus regulator untuk memastikan perusahaan memiliki “model bisnis dan irama operasi yang wajar”, katanya.
Dia menambahkan bahwa anak di bawah umur telah menghabiskan jumlah uang dan waktu yang rendah dalam sejarah untuk permainan Tencent sejak tahun 2021 ketika perlindungan terhadap pemain muda menjadi fokus Beijing.
Saham saingannya NetEase - yang belum mengomentari proposal tersebut - turun lebih dari 24%.
Saham investor teknologi Belanda Prosus kehilangan lebih dari 14%. Kinerja saham Prosus terkait erat dengan Tencent - yang merupakan investasi terbesarnya pada portofolio saham teknologi yang luas.
Gelombang kejut ini terasa di seluruh Indeks Hang Seng Hong Kong, yang pernah turun lebih dari 4%, dan turun 1,7% pada penutupan perdagangan.
Konsultan game Daniel Camilo mengatakan kepada BBC bahwa Tencent dan NetEase memiliki banyak game gratis yang bersifat "bayar untuk menang" di mana para gamer "secara aktif diberi insentif untuk mengeluarkan uang untuk game mereka".
Pembatasan ini dapat mempengaruhi “model monetisasi” yang kemudian harus direstrukturisasi dan “beberapa permainan mungkin harus ditarik dari toko,” katanya.
Namun, Camilo berpikir Tencent atau NetEase akan pulih dalam jangka panjang. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk perusahaan game kecil.
“Jika sebuah perusahaan kecil yang berjumlah beberapa juta terkena dampaknya, maka itu mungkin berarti mereka harus menutup pintunya,” katanya.
"2023 adalah tahun yang penuh dengan PHK dan banyak perjuangan khususnya bagi industri game di Tiongkok. Jadi menurut saya, ini merupakan pukulan telak, terutama bagi penerbit menengah dan kecil."
Peraturan permainan baru dari pemerintah juga berpotensi mempercepat proses pemberian lampu hijau pada permainan di negara tersebut dengan mewajibkan regulator untuk memproses persetujuan dalam waktu 60 hari.
Penerbit game perlu menempatkan server mereka yang memproses dan menyimpan data pengguna di Tiongkok, bukan di tempat lain.
Menurut Reuters, pemerintah sedang mencari komentar publik mengenai proposal tersebut paling lambat tanggal 22 Januari.
